PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Walikota Ternate, Dr.Tauhid Soleman, M.Si bertekad membangun pemerintahan Kota Ternate sebagai pemerintahan yang bersih dan terbaik di Maluku utara.
Komitmen itu dicetuskan orang nomor satu kota ternate ini kala pelantikan kabinet Eselon II jilid dua lalu.
Dalam rangka itu mantan Sekot ternate ini menata pemerintahan kota ternate pasca deadline strukturisasi di tubuh pemkot.
Waikota langsung melakukan resufle kabinetnya di jajaran Eselon II dan III berdasarkan hasil evaluasi internal dan seleksi terbuka yang digelar pihaknya.
Terbaru, Waikota Ternate Dr.Tauhid Soleman melakukan penandatanganan kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan perwakilan Maluku utara.
Kamis kemarin (15/4/2022),Wali Kota Ternate Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si bersama Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara, Utara Edy Suharto, Ak., MM menandatangani nota kesepakatan bersama Memorandum of Uderstanding (MoU) tentang Tata Kelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ternate dan dilanjutkan dengan Sosialisasi SPIP Terintegrasi, dilantai III kantor Waikota Ternate di jalan pahlawan revolusi bilangan Gamalama Ternate.
Acara Penandatanganan itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. Jusuf Sunya, ME., Jajaran BPKP Maluku Utara dan sejumlah Kepala OPD di Lingkup Pemerintah Kota Ternate yang di gelar di Ruang Rapat Lantai III Kantor Wali Kota Ternate.
Walikota Tauhid menyatakan kerjasama asistensi ini sudah dilakukan jauh sebelumnya tetapi perlu dipayungi kembali sebagai langkah penyempurnaan dari sebelumnya sebagai antisipasi perkembangan -perkembangan yang dinamis.
Sementara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Edy Suharto dalam sambutannya mengatakan, SPIP merupakan proses integral pada tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai agar tercapainya tujuan organisasi.
Di dalam penerapan SPIP ini, SPIP dilakukan secara integral yakni satu kesatuan dan menyeluruh pada setiap kegiatan baik berupa perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang tentunya menyatakan hasil dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.
Dalam pelaksanaan SPIP ini, pemerintah daerah juga menjadi salah satu area dari MCB atau area untuk pencegahan adanya korupsi yang dicanangkan oleh KPK bersama dengan kementerian dalam negeri dan BKPB .
“Kami terus melakukan pembinaan baik melalui penerbitan aturan-aturan, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan bahkan melalui pendampingan atau asistensi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah”. jelasnya.
Monitoring Centre for Prevention (MCP) merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
KPK menetapkan Kota Ternate pada urutan ke-3 dengan score nilai yang masih berbeda jauh dengan urutan 1 yakni Pulau.
Kembali Walikota Ternate berharap MoU dengan BPKP ini memberikan danpak perbaikan terutama pada penilaian MCP selanjutnya, Kota Ternate bisa berada di posisi terbaik.
“kehadiran BPKP bisa sangat mambantu jadi momen kesepakatan ini harus betul-betul kita manfaatkan sebaik mungkin sehingga tujuan organisasi yang dibentuk dapat terwujud,”Harap Wali Kota.
Wali Kota Ternate menaruh harapan besar adanya perbaikan agar pada penilaian MCP selanjutnya, Kota Ternate bisa berada di posisi terbaik.
“kehadiran BPKP bisa sangat mambantu jadi momen kesepakatan ini harus betul-betul kita memanfaatkan sebaik mungkin sehingga tujuan organisasi yang dibentuk dapat terwujud,”pinta Wali Kota.(***)
