PEMERINTAHAN

GUBERNUR AGK DIJEBAK.KELEMAHAN PEMERINTAHAN TIDAK BERBASIS ARISTOKRASI.

PIKIRAN UMMAT.Com—Jakarta||Wacana gubernur malut dijebak dalam proses 13 IUP dan soal rolling Canter mengemuka.

Isu yang bukan isapan jempol, terbukti orang nomor 1 mauku utara itu belakangan menyadari kemudian membatalkan usulan 13 IUP .Terbukti mantan Wagub itu selamat dari jeratan hukum.

Harsani Alparisi, ST.

Wakil ketua KPK mengakui Gubernur H.Abdul Gani Kasuba bisa selamat karena telah membatalkan usulan 13 IUP tersebut.
Pakar hukum tata negara Dr.Abdul Aziz Hakim, SH.MH., sebelumnya membenarkan secara konstitusional ihwal pembatalan 13 IUP sebagai kewenangan Atributif Gubernur sehingga dengan sendirinya bisa melakukan langkah Eksekutiv review terhadap usulan yang disadari membutuhkan perbaikan atau pembatalan.
“Pembatalan usulan 13 IUP itu bagian dari kewenangan Atributif Gubernur guna melakukan. Eksekutif review terhadap keputusan sebelumnya yang disadari keliru atau salah” jelas Sekertaris DPP AP-HTN ini.
Selanjutnya Abdul Hakim menilai secara umum, Gubernur sejak awal menghadapi kelemahan daam pemerintahan yang tidak di beack up dengan sistem pemerintahan aristokrasi.
Pemerintahan aristokrasi sendiri menurut Aziz merupakan pemerintahan yang didukung oleh kepakaran dari berbagai latar belakang akademis yang bertujuan untuk mengawal dan memberikan pertimbangan intelektual -akademis terhadap gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan.
Sebaiknya Gubernur hanya bertumpu pada jajaran kabinet potensial terjebak karena ada oknum pimpinan SKPD ditenggarai memiliki kepentingan lain tidak sistematis dan rasional dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah daerah atau gubernur.Terbukti kata dia, Gubernur bisa dijebak anak buahnya sendiri dalam urusan 13 IUP .
“Pak Gubernur memang dijebak tetapi ini buah simalakama dari pemerintahan yang tidak berbasis aristokrasi”ujar Aziz dengan teoritis.
Pakar Tata Negara ini mengutarakan beberapa contoh empiris di Indonesia betapa pemerintahan yang dibangun diatas basis aristokrasi menuai keberhasilan tanpa persoalan hukum yang berarti.

Padahal terbukti mereka juga menjalankan pemerintahan secara out of the book dengan langkah terobosan yang kasat mata belum Terakomodir secara sistematis.
Aziz mencontohkan Gubernur Fadel Muhammad  di Provinsi Gorontalo dan Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta.Ke dua Gubernur ini berhasil menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan karena didukung oleh pemerintahan aristokrasi yakni adanya dukungan staf khusus yang terdiri dari kalangan kampus atau akademisi guna Beraama Gubernur membahas setiap langkah kebijakan yang akan dilakukan Gubernur.
Gubernur Anies Baswedan sendiri di beack up oleh 15 staf khusus demikian Gubernur Fadel Muhammad Yang sukses dengan program Jagung karena didukung oleh jajaran staf khusus.
Selain itu contoh kasus Pemda Hal-sel kala dipimpin Bupati Muhammad Kasuba belakangan diketahui karena didukung oleh 26 staf khusus .

Dr.Abdul Aziz Hakim, SH.MH., Sekertaris DPP AP-HTN :Langkah Gubernur AGK Membatalkan 13 IUP sebagai kewenangan Eksekutiv Review Yang Sah Secara Konstitusional.

pandangan Aziz dibenarkan Harsani Alparisi.Menurut ahli konstruksi ini, Gubernur butuh dukungan staf khusus bertugas mengawal visi dan perencanaan dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan.Dengan begitu kata, kinerja Gubernur lebih sistematis.

”Pak Gubernur harus dibantu dengan pemikiran akademis ataf khusus sehingga tidak dijebak seperti yang terjadi saat ini”ungkap Harsani.
Oleh karena Aziz memintah Gubernur dengan masa kekuasaan tingga dua tahun ini harus membentuk staf khusus yang bertugas membenahi kinerja Gubernur sebelumnya dan menata pemerintahan ke depan bisa lebih baik lagi.Dengan begitu kata dia, kepemimpinan an Gubernur AGK akan selamat dari berbagai konspirasi kepentingan potensial menggagalkan pemerintahan dan bahkan bisa menjerumuskan ke jurang hukum.(***)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *