PIKIRAN UMMAT.Com—JKT||Tensi persaingan politik menyambut 3 agenda politik besar yakni Pilpres, pemilu dan pemilukada serentak di tahun 2024 mulai naik.
Kalangan pakar menilai trend tahun politik mulai mengemuka itu sebagai siklus dan seperti biasa bakal menyasar dan menarik berbagai isu -isu non politik mengemuka sebagai isu politik.
Gesekan kepentingan politik kian mengemuka dalam berbagai isu dengan sasaran saling mendiskreditkan melalui berbagai isu seperti sosial dan juga hukum sebagai isu politik menyambut hajatan politik 2024.
Kalangan pakar mengingatkan bahwa Maluku utara dalam hampir satu dasawarsa terakhir telah menemukan momentum kemajuan yang ditandai dengan bergening positioning dengan pemerintah pusat yang semakin kuat.Malut diakui semakin mendapat perhatian serius pemerintah melalui berbagai iven dan program pembangunan.Capaian sebagai provinsi terbahagia se Indonesia juga dinilai sebagai capaian monumental seluruh pihak baik pemerintah provinsi dan Kabuoaten/kota yang patut dipertahankan.
Oleh karena itu, Pakar mengingatkan semua komponen agar jangan sampai terlena dengan kepentingan politik jangka pendek sampai merusak tatanan demokrasi langsung saat ini.
Sebab juga kemampuan rakyat yang masih lemah kualitas SDM belum mampu mencerna berbagai isu sehingga isu hoax sekalipun dianggap benar adanya sehingga dikhawatirkan mengaburkan dan mendistorsi makna demokrasi.
Sebaliknya isu-isu hukum yang belum ber kepastian hukum seolah telah menghakimi oknum tertentu.
“Saya beberapa waktu kemarin di Maluku utara dan melakukan pemantauan yang intens baik di lapangan maupun media dimana melihat ada gejala trend wacana politik yang melenceng .Banyak isu-isu hukum disorong seolah-olah menjadi isu politik padahal secara hukum sendiri isu itu tidak jelas” ungkap Risvald, yang mengaku peneliti di salah satu lembaga non pemerintah ini.
Riavald mengaku dalam pengamatannya gejala freming berkembang sangat masiv guna menjatuhkan kubu atau oknum yang dianggap punya power kuat di pilgub Malut misalnya dengan tujuan hanya untuk proses pelemahan bukan isu hukum yang sebenarnya.
“Saya amati trend freming juga sangat menguat guna untuk melemahkan kekuatan politik pihak tertentu yang dinilai punya power yang kuat di kekuasaan lokal Malut” bebernya.
Dia menyarankan Seyogyanya trend tahun politik seiring mulai menarik perhatian publik ini dimanfaatkan kalangan klas menengah dan dikelola secara baik dan maju dengan politik gagasan yang mencerahkan rakyat sebagai upaya membangun demokrasi yang semakin berkualitas guna menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mengabdi pada kepentingan rakyat.
Sebaiknya menurut dia, jika trend tahun politik dimanfaatkan lain guna kepentingan politik semata maka pada satu sisi mengacaukan tatanan hukum dan proses serta hasil demokrasi hanya akan menghasilkan kekuasaan yang tidak pro rakyat.
Dalam kaitan itu, Risval mengingatkan bahwa tatanan demokrasi langsung yang tidak substansial bakal merugikan seluruh pihak.Oleh karena itu, Dia mengharapkan terutama kepada elemen -elemen demokrsi agar memediasi forum-forum demokrasi dengan gagasan-gagasan politik program.Dengan begitu maka demokrasi langsung memberikan makna substansial bagi kesejahteraan rakyat.(***)
