PEMERINTAHAN

Dr.Mochtar Adam, SE.ME. : Postur Belanja ABPD Tergantung Kondisi Ekonomi Daerah.

Pikiran Ummat—Ternate||Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan kondisi makro ekonomi daerah.Besaran anggaran per Postur atau struktur APBD antara belanja tak langsung dan belanja modal harus disesuaikan dengan kondisi rill ekonomi daerah.Faktor pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan merupakan dasar desain APBD.Kondisi krisis juga sangat mempengaruhi arah kebijakan umum anggaran atau KUA PPAS sehingga tidak serta merta APBD pro rakyat harus lebih cenderung pada postur belanja modal.
Pandangan itu dikemukakan oleh pakar Ekonomi-anggaran Dr.Mochtar Adam, SE. ME.
Menurut Mochtar Adam, tidak bisa berpikir dikotomis dalam memandang postur anggaran antara belanja tak langsung untuk kebutuhan operasional, gaji, rutin dan subsidi dibandingkan dengan pos belanja modal atau belanja pembangunan yang dipandang lebih pro publik.
Sebab menurut ekonom Unkhair ini basis perhitungan asumsi ABPD berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, pengangguran wilayah setempat.Kondisi ekonomi daerah menurut Mochtar sangat berpengaruh terhadap konsep penyusunan APBD.Apabila kondisi daerah mengalami krisis ekonomi misalnya maka pendekatan anggaran ABPD harus pro belanja tak langsung dimana belanja subsidi semisal Bantuan Langaung Tunai atau BLT untuk rakyat miskin guna meningkatkan daya beli masyarakat untuk menghidupkan ekonomi daerah melekat didalam belanja operasional.
“Filosofi penganggaran itu disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Kalau lagi krisis, rakyat lagi susah ya kasi uang bukan lagi susah tapi pemerintah justru membangun bangunan megah, jalan dan jembatan, kan tidak nyambuk dan solutif” jelas nya secara filosofis.
Oleh karena itu tidak bisa memandang bahwa belanja publik lebih utama dalam melihat postur APBD.
“Tidak otomatis bahwa APBD yang pro publik itu harus lebih pro belanja modal” pungkas Dr.Mochtar Adam, SE. ME.
Problemnya kata Mochtar apabila belanja tak langsung yang besar itu lebih diarahkan untuk rutin kebutuhan biaya perjalanan dinas keluar daerah sebab hanya akan menimbulkan pemborosan anggaran keluar daerah atau capital fly yang pada gilirannya menimbulkan danpak penurunan ekonomi daerah.
“Berbahaya kalau belanja rutin lebih besar ke biaya perjalanan dinas karena hanya menyebabkan pemborosan anggaran karena efek capital fly atau anggaran keluar dari daerah” tandasnya.
Mochtar mengharapkan agar pengelolaan anggaran lebih diarahkan menstimulasi ekonomi daerah sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, penyerapan angkatan kerja dan mengatasi pengangguran serta mengurangi danpak kemiskinan.(***)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *